Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Blog Article

Pemblokiran tersebut bertujuan agar promosi, iklan, dan penawaran investasi ilegal di bidang perdagangan berjangka tidak dapat diakses di wilayah Indonesia.

Hal ini dapat dilihat melalui:43 43 http :// management file diakses tanggal 21 januari 2010 Pertama-tama, mari kita melihat terlebih dahulu apa artinya dari kontrak berjangka, dan kemudian membahas perbedaannya dengan saham secara lebih mendalam. Suatu kontrak berjangka pada dasarnya merupakan suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu produk turunan pada harga tertentu dan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Kata kuncinya untuk kontrak berjangka merupakan perjanjian. Pada waktu Anda masuk ke pasar dan membuka suatu posisi baru (apakah itu beli atau jual), Anda pada saat itu juga punya kewajiban untuk melikuidasinya sebelum kontrak jatuh tempo. Kontrak berjangka di indeks saham misalnya jatuh tempo setiap bulan (untuk Hang Seng) atau tiga bulan (untuk Nikkei dan Kospi).

Komoditas adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu waktu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dari jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh Trader melalui bursa berjangka.

"Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK. Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan

“Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Ia menjelaskan, situs Internet PBK ilegal yang telah diblokir Bappebti dapat dilakukan normalisasi apabila entitas pemilik situs Internet tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti.

Masyarakat juga diharapkan berperanaktif dalam melaporkan ke Bappebti bila menemukan adanya penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK yang dilakukan melalui saluran Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal media sosial resmi milik Bappebti atau datang langsung ke kantor Bappebti.

“Jangan mudah tergiur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan di luar batas kewajaran. Pastikan sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas perusahaaan, dengan cara mengakses situs World-wide-web: ,” tutup Syist.

A. Pengertian Kontrak Berjangka Yang paling mendasar Anda ketahui lebih dulu adalah, pengertian kontrak berjangka. Kontrak berjangka adalah suatu perjanjian yang mengikat secara hukum diantara two pihak, untuk membeli atau menjual komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka, dalam jumlah, mutu, jenis dan tempat tertentu yang telah ditetapkan. Transaksi dilakukan di Bursa Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari BAPPEBTI. Pembeli dan penjual Kontrak Berjangka menyetujui harga tertentu untuk komoditi yang bersangkutan, untuk penyerahan dikemudian hari.

Dalam akar Latin disebut commoditas which Mengacu pada berbagai cara untuk pengukuran yang tepat dari sesuatu; keadaan waktu atau kondisi yang sesuai, berkualitas baik; kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau properti; dan nilai tambah atau keuntungan.

Satuan Tugas Waspada Investasi menempatkan platform perdagangan aset dengan skema binary alternative sebagai bentuk investasi ilegal. Salah satu sebabnya adalah skema ini menjebak Trader pada perjudian, dengan risiko kehilangan aset.

Penting diketahui, meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, namun setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka.

“Selalu pastikan legalitas perusahaan dan tidak mudah tergiur terhadap penawaran yang memberikan iming-iming keuntungan di luar kewajaran dalam waktu singkat,” ujarnya.

“Bertransaksi di entitas ilegal, apalagi yang berada di luar negeri sangat berisiko. Bappebti tidak dapat memfasilitasi masyarakat dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (dispute) antara masyarakat dengan entitas ilegal tersebut,” jelas Didid.